Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan salah satu warisan diplomasi Indonesia yang paling signifikan dalam percaturan politik dunia. Didirikan secara resmi pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia, gerakan ini berakar dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memainkan peran sentral dalam mempersatukan negara-negara yang baru merdeka dari belenggu kolonialisme untuk menciptakan blok politik independen di tengah persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Latar belakang historis Indonesia pasca-kemerdekaan turut membentuk visi diplomasi aktifnya. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini menghadapi berbagai tantangan internal, seperti sentimen kedaerahan dan ideologi tertentu yang memicu konflik, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan DI/TII di bawah Kartosuwiryo. Peristiwa-peristiwa seperti Pertempuran Medan Area dan Bandung Lautan Api juga mengukuhkan semangat perjuangan melawan kolonialisme. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya membangun identitas nasional yang kokoh sambil aktif berkontribusi pada perdamaian global.
KTT Asia Afrika 1955 di Bandung menjadi momen bersejarah yang melahirkan semangat Gerakan Non-Blok. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, dengan tujuan mempromosikan kerja sama ekonomi dan budaya, serta menentang kolonialisme dan neokolonialisme. Soekarno, bersama pemimpin seperti Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nasser (Mesir), dan Josip Broz Tito (Yugoslavia), menekankan pentingnya solidaritas antarnegara berkembang untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam blok-blok kekuatan besar. Prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang dihasilkan, seperti penghormatan pada kedaulatan dan penyelesaian sengketa secara damai, menjadi fondasi filosofis GNB.
Indonesia tidak hanya menjadi inisiator, tetapi juga aktor aktif dalam mengembangkan Gerakan Non-Blok. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia gencar menyuarakan anti-imperialisme dan mendukung dekolonisasi di berbagai wilayah, seperti di Afrika dan Asia. Kontribusi ini mencerminkan komitmen bangsa terhadap kemerdekaan dan keadilan global, yang sejalan dengan semangat revolusi nasional. Namun, dinamika internal Indonesia, termasuk peristiwa seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965, sempat mempengaruhi fokus diplomasi, meski tidak mengurangi dedikasi jangka panjang terhadap GNB.
Dalam perkembangannya, Gerakan Non-Blok telah berevolusi menghadapi tantangan baru. Setelah berakhirnya Perang Dingin, relevansi GNB sempat dipertanyakan oleh beberapa pengamat, karena konflik bipolar antara AS dan Uni Soviet telah mereda. Namun, gerakan ini beradaptasi dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan reformasi tata kelola global. Indonesia terus aktif dalam forum GNB, dengan partisipasi dalam KTT-kTT berikutnya dan upaya mendorong dialog antarperadaban. Misalnya, dalam konteks modern, Indonesia memanfaatkan keanggotaannya di GNB untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di organisasi internasional seperti PBB.
Relevansi Gerakan Non-Blok di era kini tetap signifikan, terutama dalam menghadapi polarisasi geopolitik baru. Dengan bangkitnya ketegangan antara kekuatan besar seperti AS, China, dan Rusia, prinsip netralitas dan independensi yang diusung GNB menjadi semakin penting. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, dapat memanfaatkan platform GNB untuk mendorong perdamaian, misalnya dalam konflik regional atau isu perubahan iklim. Selain itu, nilai-nilai Dasasila Bandung, seperti penghormatan pada kedaulatan dan non-intervensi, masih relevan dalam menyikapi konflik global seperti di Ukraina atau Timur Tengah.
Secara internal, kontribusi Indonesia terhadap Gerakan Non-Blok juga memperkuat identitas nasional dan kebanggaan sebagai bangsa yang aktif di kancah internasional. Warisan ini tercermin dalam kebijakan luar negeri bebas aktif, yang menjadi pilar utama diplomasi Indonesia hingga saat ini. Undang-undang baru dan kebijakan pemerintah sering kali mengacu pada prinsip-prinsip ini untuk menjaga konsistensi dalam hubungan internasional. Dengan demikian, GNB tidak hanya menjadi alat diplomasi, tetapi juga bagian dari narasi sejarah yang membentuk cara Indonesia berinteraksi dengan dunia.
Namun, tantangan ke depan bagi Gerakan Non-Blok dan peran Indonesia di dalamnya tidak boleh diabaikan. Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi global, ancaman terorisme, dan disinformasi memerlukan respons kolektif yang kuat. Indonesia perlu terus memperkuat solidaritas dengan anggota GNB lainnya, sambil tetap fokus pada pembangunan domestik. Dalam konteks ini, pembelajaran dari sejarah, termasuk dari peristiwa seperti revolusi medis atau konflik internal, dapat menginformasi pendekatan yang lebih inklusif dan efektif.
Kesimpulannya, Gerakan Non-Blok merupakan bukti nyata kontribusi Indonesia dalam membentuk politik dunia pasca-kolonial. Melalui KTT Asia Afrika 1955 dan keterlibatan aktif selanjutnya, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, kemerdekaan, dan kerja sama global. Relevansinya kini tetap kuat, dengan prinsip netralitas yang berguna dalam navigasi kompleksitas geopolitik modern. Sebagai bangsa, Indonesia harus terus menghidupkan semangat Bandung, tidak hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai panduan untuk masa depan yang lebih adil dan damai. Dengan demikian, GNB tetap menjadi pilar penting dalam diplomasi Indonesia dan kontribusinya terhadap tatanan dunia.